JAKARTA – Kesepakatan Polri dan Dewan Pers adalah wartawan tidak bisa dijerat dengan UU ITE.” lanjut, Komjen Pol Agus Adrianto mengingatkan seluruh pihak, Bahwa produk jurnalistik yang diproduksi lewat mekanisme jurnalisme yang sah dari perusahaan pers legal, tidak dapat dibawa ke ranah pidana.
Maka produk tersebut tidak dapat dijerat Undang-undang no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.” Untuk kasus yang memang dimunculkan adalah sesuatu hal yang benar (berita) wartawannya juga tidak boleh diproses, kalau memang berita itu benar bukan fitnah,” kata Wakapolri di hadapan awak media, Senin (18/3/24).
Baca Juga
Semua itu, wajib dipatuhi oleh Kepolisian atas kesepakatan antara Polri dan Dewan Pers untuk melindungi pemberitaan yang diproduksi oleh perusahaan pers.
“Disinilah, Kepolisian harus menggunakan mekanisme sengketa pers sesuai aturan yang ditetapkan Dewan Pers serta Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers.
Kalau masih memungkinkan penegakan hukum itu menjadi pintu terakhir, tetapi setelah ditempuh klarifikasi, upaya mediasi para pihak, kalau sudah mentok baru diputuskan apakah penyelidikan dilanjutkan apa tidak”,imbuh Komjen Pol Agus Adrianto.
“Lebih lanjut, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan, bagi media sosial dan media massa siber adalah dua hal produk yang berbeda.
Media sosial dibuat tanpa konfirmasi maupun klarifikasi. “Adapun media massa siber sebaliknya, Media perusahaan pers bisa dikonfirmasi maupun diminta klarifikasi apabila terjadi kekeliruan pemberitaan.
Irjen pol Dedi Prasetyo menjelaskan, Bagi teman-teman media, semua produk yang dihasilkan memang dilindungi oleh undang-undang.
“Saat ini kecepatan informasi di media sosial bisa semua mencakup tanpa batas waktu dan wilayah seperti produk jurnalistik harus bisa dipertanggung jawabkan baik diklarifikasi maupun dikonfirmasi.
Maka produk jurnalistik justru memberikan sosialisasi, edukasi dan memberikan pencerahan bagi masyarakat.”Hal inilah yang tidak dimiliki produk atau konten di media sosial.
“Kemudian, di media memang bisa dipertanggung jawabkan dan Kepolisian juga berharap Pemerangi konten berbau hoaxs apalagi ditahun politik”, tutup Irjen pol Dedi Prasety.(red)
