PATI – Persoalan kartu BPJS Kesehatan yang mendadak tidak aktif, kini kembali memantik kritik keras di wilayah Kabupaten Pati.
Kondisi ini dinilai telah menyulitkan bahkan menyengsarakan warga kurang mampu, yang sangat bergantung pada layanan kesehatan dari program jaminan sosial tersebut.
Sorotan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Moch Adhi Pamungkas.
Politisi yang juga menjabat Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Batangan itu, menilai persoalan BPJS nonaktif tidak boleh dianggap sepele, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil.
Menurutnya, masih banyak warga yang datang mengadu, karena kartu BPJS mereka tiba-tiba tidak aktif saat hendak digunakan untuk berobat.
Padahal sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat kurang mampu, yang sangat bergantung pada layanan kesehatan dari program jaminan sosial
“Hal seperti ini sangat memprihatinkan. Banyak warga kecil datang mengeluh, karena BPJS mereka tidak aktif.
Saat sakit dan butuh pengobatan, justru tidak bisa digunakan. Kondisi seperti ini jelas menyulitkan bahkan menyengsarakan rakyat,” tegas Adhi saat menghadiri rapat PAC PDI Perjuangan Batangan terkait perluasan wilayah organisasi, Sabtu (7/3/2026).
Sebagai anggota Komisi D DPRD Pati yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Adhi mengaku merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi warga.
Ia menekankan bahwa program jaminan kesehatan seharusnya menjadi perlindungan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
“Program BPJS itu dibuat untuk membantu rakyat. Jangan sampai justru membuat masyarakat kebingungan, saat mereka membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya.
Adhi juga mendorong pemerintah daerah, agar segera melakukan evaluasi dan pendataan ulang terhadap warga penerima bantuan iuran BPJS.
Langkah tersebut dinilai penting, supaya tidak ada lagi masyarakat miskin yang tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan, hanya karena persoalan administrasi.
“Pemerintah harus hadir. Jangan sampai rakyat kecil yang sedang sakit malah bingung, karena BPJS tidak aktif,” kata Adhi
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluya turut menyoroti persoalan yang sama. Ia menilai penguatan struktur organisasi partai hingga tingkat bawah juga menjadi sarana penting, untuk menyerap berbagai persoalan masyarakat.
Menurut Teguh, kader partai harus aktif turun ke lapangan, agar berbagai keluhan warga bisa segera diketahui dan diperjuangkan.
“Melalui penguatan organisasi hingga tingkat bawah, kader bisa lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui persoalan yang mereka hadapi, termasuk soal BPJS,” tambah Teguh Bandang Waluya
Dia berharap pemerintah daerah tidak menutup mata, terhadap persoalan ini. karena akses kesehatan merupakan hak dasar masyarakat.(red)
