JAKARTA – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) hari ini melontarkan dorongan tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar memperluas program pendidikan anti korupsi hingga ke daerah, khususnya Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Desakan tersebut muncul setelah AMPB menghadiri diskusi nasional bertema penguatan independensi lembaga antirasuah yang digelar oleh Muhammadiyah
Melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
Diskusi bertajuk “Wacana Pengembalian UU KPK, Apakah Menjamin Independensi?. Perspektif Ketua KPK Tiga Zaman” menghadirkan tiga mantan pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Abraham Samad, dan Busyro Muqoddas.
Ketiganya memaparkan berbagai pandangan kritis mengenai dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia
Termasuk tantangan menjaga independensi KPK di tengah tekanan politik, dan kepentingan kekuasaan.
Dalam forum tersebut, AMPB diwakili oleh Suharno bersama sejumlah aktivis masyarakat sipil dari Kabupaten Pati.
Mereka hadir untuk menyerap gagasan, sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat daerah terhadap penguatan gerakan antikorupsi.
Perwakilan AMPB, Suharno menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan hukum.
Menurutnya, langkah pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi menjadi faktor penting untuk membangun kesadaran publik.
“Kami berharap KPK dapat mengadakan program pendidikan dan sosialisasi anti korupsi di Kabupaten Pati.
Upaya pencegahan melalui edukasi sangat penting, agar masyarakat memahami bahaya korupsi dan berani mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Suharno kepada wartawan, Sabtu (7/3/26).
Ia menilai pendidikan anti korupsi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga komunitas warga di desa.
Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai integritas dapat ditanamkan sejak dini dan berkembang menjadi budaya sosial yang kuat di tengah masyarakat.
Menurut Suharno, masyarakat daerah memiliki peran strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Karena itu, keterlibatan langsung KPK melalui program edukasi di daerah diyakini dapat meningkatkan kesadaran publik, sekaligus memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintah.
AMPB berharap hasil diskusi yang menghadirkan mantan pimpinan KPK dari tiga periode berbeda tersebut, tidak hanya berhenti sebagai wacana akademik.
Lebih dari itu, mereka berharap gagasan yang muncul dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret melalui program pendidikan anti korupsi yang menjangkau daerah-daerah.
“Kalau pendidikan anti korupsi dilakukan secara masif hingga ke daerah seperti Pati, kami yakin kesadaran masyarakat akan meningkat.
Ini penting untuk membangun budaya integritas dan memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggara negara,” kata Suharno.(red)
