PATI – Gelombang protes ratusan nelayan dari berbagai daerah pesisir mendatangi pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/5/2026).
Sebagai bentuk perlawanan terhadap harga BBM non-subsidi, yang dianggap semakin mencekik. dalam orasinya, massa menyebut kenaikan biaya solar
Telah membuat aktivitas melaut tidak lagi menguntungkan. mereka mengaku terpaksa mengurangi jumlah trip melaut
Karena ongkos operasional jauh lebih besar, dibanding nilai hasil tangkapan yang dibawa pulang.
Para nelayan menilai pemerintah belum menghadirkan solusi yang nyata untuk sektor perikanan tradisional.
Padahal sektor ini berperan besar dalam menjaga pasokan pangan laut, serta menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat pesisir.
Massa menuntut adanya kebijakan khusus berupa penyesuaian harga BBM untuk kapal nelayan
Agar aktivitas perikanan rakyat tidak terus tertekan. mereka juga menyoroti ketimpangan kebijakan energi nasional
Hal ini dinilai lebih berpihak pada kelompok besar, sementara nelayan kecil dibiarkan berjuang sendiri.
Menurut para nelayan, mahalnya BBM non-subsidi telah berdampak luas, mulai dari menurunnya pendapatan keluarga
Berkurangnya hasil produksi perikanan, hingga meningkatnya beban utang nelayan. akibat kebutuhan modal melaut
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra turun langsung menemui massa aksi bersama perwakilan DPRD.
Ia menyatakan memahami keresahan para nelayan, dan berjanji akan mengawal tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat.
“Aspirasi ini akan kita masukkan ke agenda nasional di kementerian KKP. supaya bisa ditindaklanjuti
Ada dukungan untuk harga BBM ini. sesuai dengan yang para nelayan inginkan,” ujar Chandra kepada wartawan
Meski demikian, massa aksi menegaskan bahwa persoalan BBM bukan isu baru. mereka menilai selama ini banyak janji yang berakhir tanpa realisasi
Dia menuntut adanya kepastian langkah konkret dan keputusan resmi. Chandra menyebut Pemkab Pati telah melakukan komunikasi
Awal dengan kementerian kelautan dan perikanan (KKP), dan mendapat respons yang cukup baik.
“Respon KKP bagus dan mereka menerima. sudah kita jelaskan maksud tujuan para nelayan, sebagai dasar perhitungannya sudah kita berikan perhitungan-perhitungan ekonomisnya,” lanjutnya.
Dia menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal nelayan secara langsung, apabila diperlukan pertemuan dengan kementerian di Jakarta.
“Kita akan mengawal teman-teman nelayan untuk di jakarta dan kdepan aspirasinya diterima oleh pemerintah pusat,” tambah Chandra.
Aksi damai ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi, akibat mahalnya BBM sudah berada pada titik kritis.
Nelayan berharap negara hadir melalui kebijakan energi yang adil dan sesuai dengan kebutuhan sektor produktif
Agar kedepan perikanan tradisional tetap bertahan dan tidak terus tergerus”, ungkapnya.(red)
