SEMARANG – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik daerah di wilayah Jawa Tengah.
Kali ini, tiga kepala daerah sekaligus disebut terseret dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Bupati Pati, Bupati Pekalongan, dan Bupati Cilacap, kini berstatus nonaktif setelah terjaring OTT, Sabtu (14/3/2026).
Peristiwa ini langsung menjadi perhatian publik, karena melibatkan tiga kabupaten sekaligus dalam operasi yang berbeda waktu.
Penindakan tersebut kembali menegaskan bahwa praktik korupsi di level pemerintahan daerah, masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya mampu diberantas.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebutkan bahwa lembaga antirasuah tidak akan memberi toleransi terhadap pejabat publik, yang diduga menyalahgunakan kewenangannya.
Menurutnya, KPK masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah barang bukti serta memeriksa beberapa pihak yang ikut diamankan dalam operasi ini.
“Kasus ini berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam proyek pemerintahan daerah. Saat ini proses pemeriksaan masih berjalan,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.
Kasus tersebut langsung memantik reaksi masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Cilacap.
Banyak kalangan menilai, kejadian ini merupakan tamparan keras, bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Publik kembali mempertanyakan komitmen integritas para pejabat yang seharusnya menjadi pengelola anggaran rakyat.
Ia menilai OTT terhadap tiga kepala daerah sekaligus, menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah masih memiliki banyak celah.
Transparansi dan akuntabilitas dianggap menjadi kunci penting, dalam mencegah praktik korupsi yang berulang di lingkungan birokrasi daerah.
Selain itu, kasus ini juga berpotensi memicu dinamika politik baru di masing-masing daerah. Status nonaktif para kepala daerah
Akan memunculkan kekosongan kepemimpinan sementara, yang tentu berdampak pada jalannya roda pemerintahan.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait kronologi lengkap operasi tersebut, termasuk pihak-pihak yang telah diamankan dan dugaan perkara yang sedang diselidiki.
Peristiwa ini kembali menjadi pengingat keras bahwa integritas pejabat publik masih menjadi sorotan tajam masyarakat.(red)
