JAKARTA I Kebijakan tes urine serentak yang diperintahkan oleh Kapolri, Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian luas masyarakat.
Langkah ini dinilai sebagai ujian integritas aparat penegak hukum di tengah perang besar melawan narkoba.
Instruksi tersebut dijalankan oleh Divpropam Polri secara menyeluruh di semua wilayah Indonesia.
Pemeriksaan dilakukan berlapis, dengan melibatkan pengawas internal dan eksternal. Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen serius menjaga marwah institusi.
Tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Sanksi tegas siap diterapkan sesuai aturan disiplin, maupun hukum pidana.
Publik menilai langkah ini sebagai bentuk transparansi yang patut diapresiasi. Namun, konsistensi pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Pengamat kepolisian menyebut bahwa pengawasan rutin dan berkelanjutan akan memperkuat profesionalisme aparat.
Reformasi internal harus berjalan seiring, dengan penegakan hukum terhadap masyarakat. Selain tes urine, Polri juga memperkuat pembinaan mental dan pengawasan melekat untuk mencegah pelanggaran.
Kapolri menambahkan, komitmennya menjaga integritas institusi. Ia ingin memastikan setiap anggota menjadi teladan, dalam memerangi narkoba.
Kini, masyarakat menanti implementasi nyata dari kebijakan tersebut. Kepercayaan publik terhadap Polri
Sangat bergantung pada transparansi, dan konsistensi dalam menjaga integritas aparat di lapangan”, tutur Kapolri.(red)
