SEMARANG – Ketua Koordinator Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir hari ini meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, serta aparat keamanan di wilayah Jawa Tengah
Agar kedepan lebih selektif dan waspada, dalam menjalin kerjasama publikasi dengan perusahaan media.
Agus Kliwir menegaskan, kerjasama publikasi dan kehumasan yang dilakukan oleh Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres, Kapolresta, Gubernur, Bupati, Walikota hingga DPRD se-Jawa Tengah
Seharusnya hanya melibatkan perusahaan pers yang legal dan masuk dalam konstituen Dewan Pers.
Menurutnya, saat ini masih banyak platform digital dan media online yang beroperasi tanpa legalitas jelas, bahkan belum memenuhi standar dasar sesuai aturan Dewan Pers.
Namun ironisnya, media–media tersebut masih dapat memperoleh ruang kerjasama dan menjadi mitra publikasi instansi pemerintah maupun TNI –Polri.
“Jangan asal merekrut media yang belum jelas legalitasnya. Harus selektif karena ini menyangkut kredibilitas informasi publik,” tegas Agus Kliwir saat menyampaikan pernyataan di Semarang, Kamis (2/4/2026).
Ia menilai jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa seleksi ketat, maka potensi penyebaran berita hoaks serta informasi menyesatkan di ruang digital akan semakin merajalela.
Agus Kliwir juga mendorong agar instansi terkait, termasuk Dinas Kominfo, lebih teliti dalam menjalin kerjasama publikasi, terutama yang menggunakan anggaran negara.
“Kalau tidak ada penertiban, anggaran publikasi dari pemerintah maupun TNI – Polri bisa salah sasaran dan rawan disalahgunakan,” tambahnya.
SMSI sebagai organisasi konstituen Dewan Pers, lanjutnya, berkomitmen mendukung penertiban media ilegal serta mengajak seluruh stakeholder untuk memperketat seleksi sesuai aturan.
“Kami mengajak semua pihak seperti Pemerintah, TNI–Polri untuk menertibkan perusahaan media ilegal, agar anggaran publikasi tepat sasaran,” tutup Agus Kliwir.(red)
