PATI I Sorotan tajam kembali datang dari Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin terkait konflik lahan antara warga Desa Pundenrejo dan PT LPI PG Pakis Baru.
Dalam pernyataan terbarunya, ia menyerukan langkah cepat dan tegas dari semua unsur pemerintah.
“Jangan biarkan rakyat merasa berjuang sendiri. Pemerintah harus hadir, aktif, dan berpihak pada kebenaran,” kata Ali Badrudin, Jumat (9/5/2025).
Konflik yang telah berlangsung selama bertahun – tahun itu, kini memasuki fase yang lebih krusial. Ketegangan antara masyarakat dan perusahaan terus meningkat
Terutama setelah Germapun adalah organisasi masyarakat Pundenrejo menyuarakan tuntutan secara terbuka.
Ali Badrudin, Ketua DPRD Pati menyebut mediasi sebagai satu – satunya jalan keluar yang damai. Namun ia menekankan bahwa mediasi tak bisa berjalan tanpa kehadiran data yang jelas.
“Peran BPN Pati sangat menentukan. Kalau status tanahnya bisa dibuktikan secara sah, maka kita bisa duduk di meja perundingan dengan kepala dingin,” lanjut Ketua DPRD Pati.
Ia juga menegaskan bahwa konflik ini tidak boleh dipandang sebelah mata. “Kalau kita abai, ini bisa menjadi bom waktu.
Apalagi jika mulai ada pihak luar yang memprovokasi. Jangan sampai konflik ini membelah masyarakat,” katanya dengan nada prihatin.
Dalam pandangannya, masalah lahan di Pundenrejo adalah cerminan dari carut -marutnya sistem pengelolaan agraria.
Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran, agar ke depan pemerintah lebih tanggap dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Tak hanya itu, Ali Badrudin juga menyoroti lambannya respon Forkompinda. Menurutnya, persoalan ini sudah lama disuarakan oleh DPRD, namun tidak ditanggapi secara serius.
“Pati tidak boleh menjadi wilayah yang dikenal karena konflik. Kita harus menjaga nama baik daerah dengan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin”, pinta Ali Badrudin.
Warga Pundenrejo pun mendukung langkah Ketua DPRD Pati. Mereka berharap ada keadilan yang benar – benar berpihak pada rakyat.
Salah satu tokoh Desa, Inisial C menyampaikan harapannya, “Kami cuma ingin kepastian. Tanah ini sudah kami kelola sejak zaman orang tua kami.
Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan. Sementara itu, BPN Pati dikabarkan tengah menyiapkan pemetaan ulang atas lahan sengketa tersebut sebagai dasar penyelesaian.
Ketua DPRD Pati berharap dari hasil pemetaan tersebut segera dirilis dan disosialisasikan kepada publik.
“Langkah transparan akan meredakan ketegangan. Mari kita utamakan kepentingan rakyat,” tutup Ali Badrudin.(red)
