PATI – Polemik rencana pendirian KDMP di wilayah Desa Sukobubuk, kemaren kembali memantik gejolak serius di tengah masyarakat, Sabtu (28/3/2026).
Program yang awalnya digadang sebagai langkah pembangunan desa, justru berubah menjadi bara konflik sosial yang mengancam kerukunan warga.
“Awalnya, memang digelar rapat internal yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, LMDH, hingga perangkat desa.
Forum tersebut tidak berjalan tenang. Banyak warga menilai, proses penentuan lokasi pembangunan KDMP terkesan dipaksakan dan dilakukan secara tertutup.
Kecurigaan warga semakin menguat, karena lokasi pembangunan disebut-sebut mengarah ke lapangan desa, tanpa adanya musyawarah terbuka sejak awal.
Warga mengaku kaget, karena informasi itu muncul secara tiba-tiba, seolah keputusan sudah disusun rapi tanpa melibatkan masyarakat.
Ironisnya, rapat yang digelar untuk meredam situasi justru membuka fakta baru. Banyak peserta rapat menyebut bahwa keputusan lokasi
Memang tidak pernah benar-benar dipahami masyarakat secara menyeluruh. Bahkan sebagian pihak mengaku baru mengetahui detail rencana tersebut, ketika polemik sudah terlanjur melebar
Kepala Desa Sukobubuk, Saman akhirnya mengambil langkah tak biasa. Ia mengakui adanya miskomunikasi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada warga.
“Untuk ke depan, pihak desa akan mengalihkan lokasi pembangunan KDMP,” ujar Saman saat dikonfirmasi wartawan di lokasi.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa tekanan masyarakat tidak bisa dianggap remeh. Kepala desa mengakui bahwa kegaduhan
Yang terjadi telah melahirkan keresahan luas, dan mulai mengarah pada potensi perpecahan antar warga.
Saman menambahkan, pihak desa tidak ingin polemik ini terus bergulir, sehingga pemerintah desa berencana menggelar musyawarah kembali secara resmi sebagai forum keputusan bersama.
“Permintaan maaf kami haturkan bagi warga. Jika kemarin lokasi KDMP di lapangan, nanti ke depan kami alihkan,” tambahnya.
Kasus KDMP Sukobubuk, kini menjadi sorotan. karena memperlihatkan bahwa pembangunan tanpa komunikasi terbuka, hanya akan melahirkan konflik dan ketidakpercayaan publik.
Masyarakat berharap musyawarah desa yang akan digelar ini, benar-benar menjadi forum keputusan nyata
Bukan sekadar formalitas, untuk menutup kegaduhan yang sudah terlanjur pecah”, tandasnya.(red)
