PATI I Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra hari ini angkat suara terkait maraknya ajakan “stop bayar pajak kendaraan” yang beredar luas di media sosial, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Imbauan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Chandra saat melakukan kunjungan kerja di RSUD RAA Soewondo Pati, Jumat (20/2/2026).
Dalam keterangannya kepada wartawan, Plt Bupati meminta masyarakat Kabupaten Pati, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Pajak kendaraan adalah kewajiban kita bersama dan hasilnya kembali untuk kepentingan publik,” ujar Chandra dihadapan wartawan.
Menurutnya, narasi yang berkembang di media sosial terkait pajak kendaraan bermotor (PKB), dinilai tidak utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Chandra menekankan bahwa sektor pajak kendaraan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembenahan fasilitas umum.
“Kalau masyarakat berhenti membayar pajak karena isu yang tidak benar, dampaknya sangat luas.
Pembangunan bisa terganggu dan pelayanan publik ikut terdampak,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi. Masyarakat diminta untuk melakukan cek fakta, sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi.
Plt Bupati Pati optimistis, dengan komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat, stabilitas daerah tetap terjaga dan kesadaran pajak tetap tinggi.
“Sinergi harus dijaga. Jangan sampai kita terpecah, hanya karena informasi yang belum tentu benar,” tutur Chandra.(red)










































