PATI – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati gelar pembahasan bersama terkait revisi Perbup 55.” semua ini, dihadiri langsung oleh Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Sekda Kabupaten Pati Jumani, Ketua DPRD Kabupaten Pati H Ali Badrudin, S.E, Kepala Dispermades, Assisten 1, Kabag Hukum, seluruh pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Pasopati dan FKDI.
Pj Bupati Pati saat diwawancarai awak media, Ia menyebut bahwa apa yang pernah dibahas hari ini untuk menyelaraskan terkait rencana kaitannya revisi Perbup 55 dan berkaitan dengan pengisian perangkat desa kalau bisa pinginnya dikembalikan lagi ke desa.
“Prinsipnya kita tidak ada masalah, hal Ini juga review drapnya juga sudah selesai, tidak ada masalah, hanya sinkronisasi saja.
“Mudah – mudahan bisa cepat karena harus komunikasi juga dengan Kemenkumham dan baru proses ke Kemendagri dan untuk hal ini, dalam revisi dulu mudah – mudahan bisa selesai cepat, satu, dua bulan karena bisa diprogramkan lagi
Disinggung terkait RT RW, dijelaskan Henggar, tahun depan sudah di naikkan 100℅, gak ada masalah. Karena banyak yang harus kita penuhi, bermacam – macam, alokasi dananya kan terbatas, ” ujar Henggar, Jumat (18/08/2023).
“Disisi lain, Ketua FKDI Sutrisno berkata untuk kegiatan hari ini adalah mengenai revisi Perbup 55, yang mana tetap mengacu kepada aturan perundangan ataupun konsideran hukumnya yaitu sesuai Undang – undang Desa Nomer 6 tahun 2014
Yang berhak mengisi, melantik, dan memberhentikan perangkat desa adalah kepala desa. Sehingga sudah jelas di jamin Undang – undang pengisian perangkat ini menjadi kewenangan desa.
“Keterkaitan kebijakan yang kemarin diampu oleh Pemkab harus dihapuskan, kembali ke kewenangan desa, yang artinya semua kewenangan itu tidak ada yang dikebiri, ” kata Sutrisno.
“Kalau seperti tahun kemarin dalam pengisian perangkat desa, desa tidak kondusif. Sebab kepala desa (Kades) punya kewenangan penuh, sementara kewenangannya diampu oleh Pemkab sehingga ada perbuatan melawan hukum yaitu tidak sesuai aturan yang ada.
“Jadi tema/topik hari ini adalah pencabutan Perbup 55 terutama yang kaitannya dengan kewenangan Pemkab harus dihapuskan semua, ” imbuhnya.
Untuk tanggapan Eksekutif dan Legislatif.” lanjut Sutrisno, Ketua dewan beserta anggota komisi sangat setuju didukung elemen yang lainnya. Ini tadi sudah deal semuanya sepakat untuk mempercepat termasuk Pj Bupati.
“Tetapi kalau memang masih ada pihak yang kira – kira menganjal ataupun memperlambat, tak jamin 100℅ pasti tak tuntut.
Terkait pengisian perangkat desa tahun ini kita menghendaki November sudah ada pengisian perangkat desa, mestinya disingkronkan dengan anggaran, nanti masuk dalam APBDes yang tertuang sehingga pelantikan di bulan Desember, Siltap di bulan Januari sudah bisa diserahkan, “tutur Sutrisno.
Ketua Pasopati Kabupaten Pati Pandoyo menambahkan, ” Kades yang tergabung dalam Pasopati dan FKDI hari ini melakukan audiensi memohon dengan hormat terkait Perbup 55 ini secepatnya untuk di cabut dan diganti.
“Sesuai dengan amanah Undang – undang desa dimana kaitannya perangkat desa itu, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan ada di kepala desa (Kades) dan untuk terkait banyaknya kekosongan perangkat desa yang saat ini ada sekitar 700 formasi di 401 desa.
Sekiranya akhir tahun ini.” bisa pengisian agar di 2024 sisi pelayanan baik itu pemerintahan, pelayan masyarakat maupun pembangunan tidak terganggu oleh banyaknya kekosongan perangkat desa yang ada didesa.
“Tentunya lanjut Pandoyo, pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun ini tidak terjadi permasalahan seperti halnya pada tahun sebelumnya.
“Perbup 55 ada beberapa pasal yang akan direvisi, tapi baru akan ada upaya sharring. Final besuk pada hari Senin (21/08/2023) perwakilan dari Pasopati 10 orang, FKDI 10 orang, beserta dinas instansi terkait serta komisi A untuk membahas itu.
Diharapkan dalam waktu selambat – lambatnya Oktober itu sudah clear Perbupnya sehingga November bisa pengisian perangkat”, tutup Pandoyo selaku Ketua Pasopati Pati.(red)
