JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Kepala Badan Bela Negara/Wakil Ketua Umum FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI–Polri) Bambang Soesatyo menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebelumnya Bamsoet menerima penghargaan Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI-AL.
Selain Bamsoet, penghargaan serupa juga diberikan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta kepada para pimpinan MPR RI lainnya yakni, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Yandri Susanto, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani dan Fadel Muhammad.
Penghargaan diberikan bersamaan dengan rangkaian kegiatan Parade Senja dan Gala Dinner dalam rangka memperingati HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kementerian Pertahanan, dihadiri Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara.
Sebagaimana ditekankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, penghargaan Dharma Pertahanan Utama diberikan kepada para tokoh yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
“Sebuah kehormatan mendapatkan penghargaan ini. Menjadi cambuk bagi saya pribadi untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara. Baik melalui jabatan publik yang kini sedang saya jalankan sebagai Ketua MPR RI, maupun sebagai anak bangsa pada umumnya,” ujar Bamsoet usai menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, di Kementerian Pertahanan, Senin (9/10/23).
Turut hadir antara lain, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, serta KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, bagi pimpinan MPR RI, penghargaan tersebut menjadi wujud apresiasi dari Kementerian Pertahanan terhadap berbagai kinerja MPR RI dalam mendukung pertahanan kedaulatan bangsa.
Salah satunya yang dijalankan MPR RI melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk menguatkan karakter kebangsaan, serta mempertahankan ideologi Pancasila.
Untuk urusan ideologi, tidak boleh ada keragu-raguan. Diperlukan ketegasan sikap, jiwa patriot, dan semangat nasionalisme yang teguh. “Bersama MPR RI, Kementerian Pertahanan sebagai kementerian teknis yang merancang pertahanan, serta TNI sebagai pengguna kekuatan pertahanan, adalah bagian dari benteng perisai yang berada di garda terdepan dalam mempertahankan, menjaga dan melindungi NKRI serta ideologi Pancasila,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR RI juga konsisten mendukung peningkatan Alutsista pertahanan dan keamanan nasional.
Sehingga Indonesia bisa selalu siap sedia menghadapi berbagai potensi yang dapat membahayakan kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Mengingat tantangan yang dihadapi bangsa dan negara kedepannya semakin kompleks. Khususnya dalam menghadapi potensi Perang Generasi Kelima (G-V) berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital yang dikenal juga dengan Cyber Warfare.
“Jika tidak waspada dan tidak segera membentuk ‘Angkatan Siber’ dalam mengantisipasi, dampak yang dihasilkan dari Perang G-V bisa lebih dahsyat dibandingkan empat perang lainnya.
Dengan kekuatan siber yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainnya seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, bandar udara hingga operasional Alutsista militer.
Melalui serangan siber, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan,” tutup Bamsoet.(red)
